by

Usut Tuntas Dugaan Anggaran Ganda di Pemprov DKI

 Indonesiaxpost,Jakarta– Pemprov DKI Jakarta mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ketiga secara berturut-turut pada Juni lalu. Predikat WTP ini atas laporan keuangan APBD TA 2019. Ini merupakan prestasi selama Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Jumat Anies Baswedan.

Kendati pun demikian, dalam pandangan Direktur Eksekutif Voxpoll Network (VPN) Indonesia Adhy Fadhly, prestas tersebut bukan tanpa catatan. “VPN menemukan adanya dugaan duplikasi anggaran pada Pemprov DKI dan pernah kami ungkap beberapa waktu terakhir ini berdasarkan data bukan opini atau asumsi yang tak berdasar. Dalam beberapa waktu lalu terlihat jelas dengan pernyataan – pernyataan yang beda dari pihak Pemprov, baik dari Sekwan DPRD saat itu maupun BPKD. Justru Inilah yang kami harapkan sehingga publik akan menilai apa yang sebenarnya yang sedang terjadi pada anggaran Pemprov DKI hampir setiap tahun,” ungkap Direktur Eksekutif Voxpoll Network (VPN) Indonesia Adhy Fadhly dalam rilis yang diterima indonesiaxpost.com lewat pesan watsapp kemarin.

Dengan data-data sementara yang telah VPN miliki, lanjut Adhy, kesimpulan adanya dugaan double budgeting yang berpotensi menjadi split budget pada anggaran Pemprov DKI. Menurut Adhy jika diakumulasikan dalam beberapa tahun anggaran belakangan ini pada seluruh SKPD dan OPD maka potensi kerugian negara bisa mencapai trilyunan rupiah. Analisa tersebut mengacu pada pernyataan Sekwan DPRD DKI saat itu yang mengatakan “tidak mungkin ada duplikasi seperti itu, mungkin kesalahan sistim”.

“Muncul pertanyaan baru, kalau iya benar ada kesalahan sistim koq dibiarkan terus berjalan? Ini sama halnya dengan mengatakan sistim ada yang salah tapi karena ada untungnya maka dibiarkan. Begitu kira kira,” kata Adhy.

Masih menurut rilis tersebut, mengacu pernyataan Sekwan DPRD DKI soal kesalahan sistim yang merupakan sesuatu tidak mampu dibuktikan secara transparan letak kesalahannya dan jika publik dipaksa harus membenarkan pernyataan subjektif tersebut, maka secara tidak langsung Pemprov DKI telah melakukan sebuah pembohongan publik terkait penyajian data realisasi APBD selama ini dan perlu digarisbawahi. Pernyataan Sekwan tersebut lebih membuka kasus ini untuk ditelusuri aparat penegak hukum lebih jauh,sebab besar potensi terjadinya split budget/anggaran fiktif.

Perhatian Serius

VPN juga menyitir kembali pernyataan BPK, sebagaimana dalam rilis, beberapa waktu lalu, yang mana menegaskan tidak mungkin sebab jika ada sudah pasti terdeteksi sejak awal, namun itu bisa saja selama tidak melewati plafond anggaran. Berikut ada  juga pernyataan bahwa dan kalaupun itu terjadi sangat sulit terdeteksi.

“Disini kita lihat pernyataan yang saling bertentangan. Bisa terdeteksi sejak awal, namun jika terjadi sulit terdeteksi dan itu bisa saja terjadi selama tidak melewati plafond. Artinya mereka mengakui potensi itu ada dan sistim yang mereka pegang memberikan peluang double budgeting selama tidak melewati plafond. Lagi – lagi disini kita lihat besarnya potensi terjadinya anggaran fiktif, sebab bisa digandakan asalkan tidak melewati plafond anggaran,” beber Adhy.

Rasanya, ujar Adhy, Gubernur Anies maupun Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria perlu melihat secara serius kinerja anak buahnya termasuk Sekda sebagai pihak yang paling bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi dan pengawasan terkait pengelolaan anggaran daerah. Mengingat posisi Sekda sebagai Kepala Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Perlu saya tegaskan, predikat WTP yang diraih Pemprov DKI yang mana ini yang selalu menjadi dalil mereka bahwa semua sudah melalui pemeriksaan BPK, namun jangan salah opini WTP yang didapat berdasarkan hasil audit BPK tidak berarti bebas dari dugaan tindakan korupsi. Sebab dengan keterbatasan personel BPK maka audit yang dilakukan BPK kebanyakan hanya menggunakan sample. Jadi, hal – hal yang mendetail seperti temuan kita terkadang luput dari prises audit. Dalam kasus ini jika sebentar nanti terbukti, maka gubernur hingga pimpinan – pimpinan SKPD yang terlibat harus bertanggung jawab. Kami yakin dugaan duplikasi yang berpotensi ke split budget ini akan terungkap,” tandas Adhy.

Ratusan Milyaran Rupiah

Mengutip dekannews.com, dalam Indeks Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun Anggaran 2019, BPK mencatat terkait pelaksnaan APBD TA 2018 antara lain Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan pada Pemprov DKI Jakarta, Perencanaan kegiatan tidak memadai dan SOP pada Pemprov DKI Jakarta belum disusun/tidak lengkap. Menindaklanjuti hasil tersebut, Badan Perencana Pembangunan (Bapeda) DKI Jakarta dalam web-nya menayangkan data realisasi APBD TA 2018.

Mengacu data tersebut memunculkan dugaan duplikasi anggaran antara lain pada Setwan DPRD DKI Jakarta mencapai empat puluhan milyar, Dinas Perhubungan mencatat seratus tujuh puluhan milyar, Dinas Kesehatan membukukan dugaan dua ratus milyar lebih.

Sementara untuk Dinas  Sumber Daya Air (SDA) memiliki catatan menarik tersendiri. Catatan tersebut ada dua yakni dugaan anggaran ganda dan kolom realisasi yang ketika dikurangi kolom APBD justru meninggalkan kolom yang kosong. Angka dugaan duplikasi ini mencapai dua ratus jutaan sementara angka yang dalam kolom hasil pengurangan realisasi kurang APBD mencapai angka diatas lima ratus milyaran. *man

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed