by

Jakarta, Indonesiaxpost – “Kejahatan yang telah berlangsung lama ini harus segera dibuka dan ditelusuri pihak berwajib. Terlebih ini kan sudah diaudit BPK. Jadi pihak Kejaksaan dan KPK, bisa segera memanggil dan memeriksa para pejabat yang diiduga kuat terkait dengan dugaan anggaran atau kegiatan duplikasi pada setiap SKPD,” ungkap Direktur Eksekutif Voxpoll Network (VPN) Indonesia Adhy Fadhly dalam rilis yang diterima Dekannews.com, Senin (27/7/2020).

Menurut Adhy, dugaan duplikasi kegiatan ini merupakan bagian manuver koruptor melalui mekanisme anggaran ganda yang tiap tahun berlangsung, namun jarang dicermati dan disoroti. Tentunya hal ini mengundang pertanyaan kenapa? Sebab APBD merupakan produk eksekutif dan legislatif yang mana telah melalui mekanisme resmi di DPRD sehingga ditetapkanlah semua itu, yang mana akan ada pihak – pihak yang diuntungkan dengan kesemuanya itu. Jika ini telusuri sudah bisa dipastikan akan ada pihak yang akan terseret, baik dari eksekutif maupun legislatif.

“Data dugaan penganggaran ganda beberapa tahun terakhir ini telah kita kantongi dan dalam waktu dekat akan kami tindaklanjuti ke ranah hukum untuk bisa diusut tuntas sehingga pihak – pihak yang berada dalam pusaran double budgeting ini harus mempertanggungjawabkan semua itu. Baik yang masih aktif maupun sudah tidak aktif lagi. Baik itu yang di eksekutif maupun legislatif,” tegas pria yang berhasil membongkar kasus Bank Maluku ini.
Data sementara yang VPN miliki, besaran dugaan anggaran ganda berdasarkan temuan kami tidaklah sedikit, mencapai puluhan milyar rupiah dan jika diakumulasikan untuk beberapa tahun anggaran maka nilainya bisa ratusan milyar bahkan trilyunan.

Potensi Split Budget

“Sementara ini kami masih melakukan telaah dan investigasi sebab ada beberapa dugaan double budgeting yang berpotensi menjadi split budget atau anggaran fiktif,” terang Adhy.

Anggaran atau kegiatan fiktif, lanjut Adhy, merupakan modus yang sering digunakan dengan cara membuat item – item atau mata anggaran atau kegiatan yang sebenarnya tidak pernah direalisasikan untuk satu tujuan tertentu namun dialokasikan untuk kepentingan lainnya, misalnya dianggarkan untuk beli penghapus tapi dipakai untuk beli pulpen. “Ini jelas menyalahi aturan dan masuk dalam kategori split budget,” ujar Adhy.

Mengacu data yang VPN miliki, semisal yang terjadi pada Sekretariat DPRD Provinsi DKI. Modus dugaan duplikasi dimulai dari nomor program dan nama program. Ada beberapa sel pada kolom program yang digandakan satu hingga dua kali. Dengan rincian satu kali pada nomor kegiatan dan nama kegiatan serta pada nomor akun dan nama akun. Sementara nilai anggaran tidak berubah. Ini jelas modus!

Ternyata, modus yang sama juga dilakukan pada SKPD lain, contoh temuan VPN, ada pada Dinas Pendidikan, Dinas Kehutanan dan Dinas Sumber Daya Air. “Tidak menutup kemungkinan pada SKPD lainnya juga akan ada, makanya kami masih terus menelaah data – data yang sudah ada pada kami,” kata Adhy lagi.

Dugaan Korupsi Anggaran Mamin

Fakta lain pun ditemukan, ada dugaan untuk kegiatan yang hampir sama, anggaran yang mendekati sama, ada pada dua SKPD. “Contoh kegiatan di Sekretariat DPRD dan Dinas Perumahan dan Gedung. Ini selain pemborosan, ini juga diduga kuat modus kejahatan yang menguntungkan pihak – pihak tertentu,” beber Adhy.

Belum lagi anggaran makan minum pada Sekretariat DPRD yang datanya sudah 80 persen indikasi kejahatan itu ada terjadi. Dalam waktu dekat akan segera rampung hasilnya dan VPN siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum guna membongkar sistim yang terindikasi merugikan negara selama ini.

“Ya sudah pasti jika terbukti maka akan ada pihak -pihak yang harus bertanggung jawab, misalnya dari SKPD – SKPD tersebut, bisa juga Sekda DKI Jakarta, yang dimana tupoksinya sangat jelas selaku Ketua TAPD DKI Jakarta dan tidak menutup kemungkinan staf dan pimpinan DPRD DKI juga bisa saja terlibat,” pungkas Adhy. *Man

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed