by

Warga Kavling DDN Cibubur Asri Apresiasi Kinerja Polres Depok Yang Dampingi Proses Penguasaan Lahan SHM Miliknya

-Kriminal-43 views

Depok,Indonesiaxpost.net-Kehadiran negara untuk melindungi hak warga negaranya atas kepemilikan tanah SHM di Kavling DDN Cibubur Asri mendapat apresiasi warga masyarakat.

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat sekelompok oknum yang menduduki beberapa kavling (baik yang berupa lahan kosong maupun sudah ada bangunan semi permanen). Oknum tersebut kemudian memasang plang kepemilikan tanah tersebut.

” Sekelompok oknum tersebut, bukan warga RT 005 / RW 009 Kelurahan Harjamukti Cimanggis Depok dan tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada Ketua RT 005 / Ketua RW 009 Kelurahan Cimanggis Depok,” Terang Saman Ardiansah Ketua RW 09 Kelurahan Cimanggis Jaktim dalam kegiatan konferensi pers yang diadakan oleh warga Kavling DDN Cibubur Asri (Minggu, 25 Oktober 2020).

Menurut keterangan dr. Lie Yuniati pemilik kavling DDN 232, “Ada delapan (8) kavling dari 260 an Kavling yang dimiliki oleh warga yang tergabung dalam Paguyuban Pemilik Kavling DDN, yang memperoleh tanah tersebut secara sah yang dibuktikan dengan adanya Surat Hak Milik (SHM) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta patuh membayar Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahun, termasuk milik mertua saya. Kami telah melakukan proses hukum dengan membuat Laporan Polisi dan kemudian ditindaklanjuti oleh Polres Depok dengan mengamankan oknum oknum yang menduduki tanah kami, pada 10 Oktober 2020,” Ujarnya

Mewakili para pemilik kavling DDN, Annie Roskurniani
melalui siaran persnya menyatakan bahwa pengamanan yang dilakukan oleh warga bersama aparat TNI dan Polres Depok atas gangguan oknum yang menguasai lahan mereka adalah :

1. Para pemilik kavling tersebut berupaya untuk menguasai kavlingnya kembali, dengan mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada Polres Depok. Pada tanggal 10 Oktober 2020, para pemilik kavling melakukan upaya penguasaan kembali. Dalam hal ini Polres Depok mendampingi warga dalam rangka pengamanan agar proses penguasaan kembali agar tidak terjadi bentrokan fisik.

2. Salah satu kavling yaitu kavling no 240 yang dimiliki oleh Roberth Rouw, sejak beberapa bulan sebelumnya, oleh sekelompok oknum tersebut dipasang baliho rencana “Pembangunan Masjid Pangeran Ahmad Bolonson” – tanpa sepengetahuan warga setempat, RT 005 dan RW 009. Rencana pembangunan masjid tersebut juga tanpa sepengetahuan dan seijin Roberth Rouw sebagai pemilik sah kavling no 240 tersebut (dibuktikan dengan kepemilikan SHM yang dikeluarkan pleh BPN). Kemudian, kavling no 240 tersebut berhasil dikuasai kembali oleh Roberth Rouw dan langsung dibangun pagar berupa tembok.

3. Untuk diketahui, sejak beberapa tahun ini, sudah berdiri masjid Nur Amaliyah yang berlokasi di kavling DDN, sudah digunakan sebagai tempat ibadah oleh warga sekitar.

4. Sekelompok oknum penyerobot tanah tersebut kemudian mengalihkan persoalan kepemilikan tanah ini menjadi masalah SARA dan bahkan memperluasnya dengan menuntut Kapolres dan Kasatserse Polres Depok dicopot dengan alasan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Oleh karena itu, kami seluruh warga Paguyuban Pemilik Kavling DDN, menyatakan:

1. Mendukung langkah Kapolres Depok dan jajarannya yang dengan tegas memberikan perlindungan hukum kepada pemilik kavling DDN yang tanah miliknya diduduki oknum-oknum tersebut.

2. Mengucapkan terima kasih atas respon proaktif Kapolres Depok dan jajarannya dalam mendampingi pengamanan kepada warga pemilik kavling DDN yang berupaya menguasai kembali tanahnya yang diduduki oleh oknum-oknum penyerobot tanah.

3. Memberikan apresiasi kepada Kapolres Depok dan jajarannya yang senantiasa meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Kota Depok pada umumnya, dan wilayah Cimanggis pada khususnya, di mana kavling DDN berada.

4. Tudingan pelanggaran HAM yang dikemukakan oknum-oknum penyerobot tersebut merupakan tudingan tanpa legitimasi, karena justru oknum-oknum tersebut yang selama ini melanggar HAM, melakukan aksi penyerobotan dan pendudukan tanah hak milik orang lain, tanpa dapat menunjukkan bukti kepemilikan yang sah secara hukum dan diakui oleh negara.

5. Upaya pembelokan issue dari kasus penyerobotan tanah ber-SHM menjadi issue bernuansa SARA yang dilakukan oleh oknum-oknum penyerobot tanah tersebut dapat mengganggu stabilitas dan kondisi sosial yang selama ini berjalan harmonis dan kondusif.

6. Kami tetap memohon perlindungan hukum karena masih terdapat indikasi upaya oknum-oknum tersebut untuk melakukan gangguan kamtibmas.

Hadir dalam kegiatan konferensi pers tersebut para pemilik kavling yang DDN Cibubur Asri. Ada 260 kavling di lokasi tersebut dan rata rata kepemilikan tanahnya sudah berstatus SHM.

Roberth Rouw dalam konferensi pers nya mengatakan,” Kami memiliki bukti kepemilikan lahan yang sah dan legal, apabila memang mereka mengklaim sebagai ahli waris pemilik kavling, silahkan gugat di Pengadilan. Kita hidup di negara hukum, bukan dengan jalan premanisme untuk menguasai tanah orang. Dan saya tegaskan disini, kami akan pertahankan kebenaran hukum sampai titik darah penghabisan, kami warga paguyuban kavling DDN adalah orang orang yang taat dan tunduk kepada aturan hukum yang berlaku, bukan tunduk kepada preman.” Tegasnya.

Senada dengan Roberth, Peter selaku seksi hukum di paguyuban warga kavling DDN juga menegaskan bahwa hukumlah yang harus ditegakkan, apabila memang mereka mau menguasai lahan ini silakan gugat kami di pengadilan, buktikan secara sah sesuai aturan hukum dan perundangan yang berlaku bahwa mereka adalah ahli waris, bukan pengadilan jalanan dengan premanisme.(Red)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed