by

PELANTIKAN PENGURUS INSTITUT PEMERIKSA KEUANGAN NEGARA WILAYAH DKI JAKARTA DAN KALIMANTAN

Jakarta,Indonesiaxpost.com-Dewan Pengurus Nasional Institut Pemeriksa Keuangan Negara (DPN IPKN) menyelenggarakan “Pelantikan Pengurus Institut Pemeriksa Kevangan Negara Wilayah DKI Jakarta Dan Kalimantan Periode 2020-2023” Pelantikan Pengurus IPKN Wilayah DKI Jakarta dilakukan secara off line di Auditorium Kantor Perwakilan BPK Provinsi DKI Jakarta,Selasa (26/10/2020).

Sedangkan pelantikan Pengurus IPKN wilayah Kalimantan, dilaksanakan secara duriing oleh Ketua Umum DPN IPKN, Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A.,CIPM..CSFA.,CPA

Untuk pengurus IPKN Wilayah DKI Jakarta diisi oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi DKI Jakarta, Bapak Pemut Aryo Wibowo S.E., M.Si., CSFA, Ak., C.A sebagai Ketua IPKN wilayah DKI Jakarta, pimpinan dan pejabat BPKP Provinsi DKI Jakarta, para pejabat di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, para akademisi, Pejabat Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, Kantor Akuntan Publik dan anggota IAI Jakarta.

Sementara itu Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ir.A.Riza Patria mengatakan, Dengan dilantiknya pengurus IPKN wilayah DKI Jakarta, diharapkan dapat mengembangkan profesi pemeriksa keuangan negara dan membangun sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan di wilayah DKI Jakarta untuk mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara/daerah,”katanya.

Saya ucapkan Selamat kepada Ketua BPK Perwakilan DKI Pemut Aryo Wibowo dan pengurus lainnya, atas nama Pemprov DKI Jakarta saya mengucapkan selamat kepada Pengurus IPKN DKI Jakarta Periode 2020-2023 yang dilantik, selanjutnya dengan pelantikan ini saya pesan dan harapan diantaranya IPKN merupakan Profesi Pemeriksa Keuangan Negara yang telah diresmikan pada 20 Februari 2020 di Jakarta, dan Pembentukan ini oleh BPK bertujuan untuk mengembangkan dan mendayagunakan potensi Pemeriksa Keuangan Negara untuk kepentingan bangsa dan negara,”jelasnya

Ia melanjutkan IPKN inilah terbentuk para personil potensi yang telah diakui yang kemudian ditetapkan dengan adanya kemampuan suatu gelar profesi dibawah BPK,”lanjutnya

IPKN sendiri lanjutnya merupakan organisasi profesi pemeriksa keuangan negara yang telah diresmikan di Jakarta pada tanggal 20 Februari 2020. Organisasi ini diinisiasi oleh BPK RI selaku instansi pembina jabatan fungsional pemeriksa keuangan negara, dengan tujuan untuk mengembangkan dan mendayagunakan potensi pemeriksa bagi kepentingan bangsa dan negara,”Lanjut A. Riza.

Kiprah BPK Profesi Pemeriksa Keuangan yang tidak diragukan lagi, karena prestasinya sudah mendunia, BPK dapat terpilih menjadi Eksternal Auditor Internasional Maritime Organization (IMO) yang menggungguli Itali dan Inggris yang bersaing secara ketat sebagai kandidat Eksternal Auditor IMO pada periode 2020-2023 pada Sidang IMO di Inggris,”paparnya.

Peran IPKN sangat besar,jelasnya terutama di wilayah lain atau daerah mengingat fungsi dan tugas Auditor semakin besar sehingga perlu diimbangi potensi yang seimbang, pengurus IPKN di daerah merupakan penggerak utama dari organisasi IPKN, sebagai alat kelengkapan IPKN dapat melaksanakan kegiatan di daerah , dan diharapkan mampu mengembangkan visi dan.misi IPKN,”tambahnya

Visi IPKN menjadi organisasi profesional terdepan dalam membentuk Pemeriksa yang profesional untuk.memajukan bangsa dan negara, sedangkan Misi IPKN antara lain meningkatkan profesionalisme dan peran Pemeriksa sebagai agen perubahan guna mewujudkan tata kelola yang baik, menjembatani latar belakang Pemeriksa untuk.menjalin kerjasama yang bersifat sinergi secara serasi seimbang dan selaeas, menjembatani antara lembaga keuangan negara dengan institusi BPK dengan organisasi profesi lainnya,”katanya.

Di wilayah DKI Jakarta Tugas IPKN bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan yang akuntabel di wilayah Jakarta, harus mampu menjalin kerjasama terutama Pemerintah Daerah dengan pihak lainnya untuk menyamakan persepsi dan sinergi untuk transparansi akuntabilitas keuangan yang lebih baik.

Pemda DKI Jakarta selalu komitmen dengan keuangan yang akuntabel dan Pemda DKI Jakarta telah mendapat Predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian ) sebanyak 3 kali, di tahun 2017,2018,dan 2019, Opini WTP hasil komitmen Pemprov DKI Jakarta yakni keseriusan untuk menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, pengelolaan keuangan daerah yang didukung dengan sistem pengendalian internal yang memadai, pengungkapkan laporan keuangan yang memadai, mematuhi ketetapan pada UU,”pungkasnya.

Sementara itu Wakil Ketua IPKN Wilayah DKI Jakarta Didik Hartanto menyampaikan Program yang didahulukan adalah Sertifikasi Auditor yang memeriksa keuangan negara dan nanti dimulai dari pengurus dahulu dan nanti diikuti oleh auditor orang lainnya, jadi tidak hanya BPKP tetapi siapa saja yang memeriksa keuangan negara,”katanya.

Salah satu programnya strategi CSFA, yang menurut UU bahwa BPK sebagai pembina dan pemeriksaan keuangan negara, ada IAPI sama ada produknya CPA, ada IPK ada sertifikasi tahunan gelarnya CFSA tadi sama dengan IAPI sama dengan profesi yang lainnya juga, di internal auditor ada Ikatan Internal Auditor, sertifikasinya QIA, yang kita bina adalah Pemeriksa Keuangan negara,”jelasnya.

Strategi yang lain adalah kami menggandeng semua stakeholder ada semua dari akademisi, inspektorat, BPKP, IAI, yang mempunyai stakeholder kita dan kedepan kita bentuk kursus apa seperti CSFA yang menuju kearah profesional, harapnya.(Mhd)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed