by

DANA HIBAH LINGKUNGAN DI JAMBI AKAN SEGERA BERGULIR MELALUI MEKANISME FPIC

-Nasional-56 views

Jakarta,Indonesiaxpost.com-Indonesia merupakan salah satu negara yang aktif dalam perundingan isu hutan dalam perubahan iklim termasuk REDD+, dan saat ini sedang dalam tahap menuju fase implementasi REDD+ secara penuh (full implementation). Implementasi REDD+ merupakan salah satu upaya pencapaian target NDC-khususnya pada sektor kehutanan-yang menjadi komitmen Indonesia pada dunia internasional untuk menurunkan emisi GRK sebesar 29 % dengan upaya sendiri dan sampai dengan 41% dengan bantuan internasional.

Indonesia telah membangun seluruh perangkat yang dipersyaratkan bagi implementasi penuh REDD+. Tujuh instrumen REDD+, yaitu (1) Stranas REDD+; (2) National Forest Monitoring System; (3) FREL/FRL; (4) MRV; (5) Instrumen Pendanaan; (6) Safeguards dan SIS REDD+; dan (7) SRN. Dalam pelaksanaannya, Indonesia telah mempunyai Peraturan Menteri LHK Nomor 70 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan REDD+.

REDD+ dilaksanakan melalui pendekatan nasional dan diimplementasikan di sub nasional. Dalam rangka pencapaian komitmen penurunan emisi dan implementasi REDD+ secara penuh di level sub nasional yang sejalan dengan kebijakan nasional. Sebagai salah satu bentuk komitmen Indonesia dalam rangka full implementation REDD+, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Provinsi Jambi dalam program BioCarbon Fund-Initiative for Sustainable Forest Landscape (BioCF-ISFL) dan dukungan pendanaan dari World Bank.

Provinsi Jambi telah terpilih menjadi pilot project The BioCarbon Fund plus-Initiative for Sustainable Forest Lanscape (BioCF ISFL). Program ini untuk mempromosikan dan memberikan reward terhadap penurunan emisi GRK dan meningkatkan sekuestrasi melalui pengelolaan lahan yang lebih baik, melalui pelaksanaan REDD+ yang pendanaannya didukung oleh World Bank. Pelaksanaan program ini terdiri dari 3 fase yaitu preparation phase, pre-investment phase, dan result based payment phase.

Saat ini program ini dalam masa persiapan, salah satu kegiatan utama adalah Free Prior and Informed Consent (FPIC), yaitu dalam Bahasa Indonesia adalah persetujuan bebas atas dasar infromasi di awal tanpa paksaan (PADIATAPA) yang akan dilakukan di Provinsi Jambi.

Pembahasan tahap awal telah dilaksanakan di jambi pada tangga 27 Oktober 2020 dengan tujuan membahas draft metodologi dan rancangan pelaksanaan FPIC program BioCF-ISFL pada tahun 2021.

Untuk memfinalkan semua dokumen yang telah disiapkan telah diselenggarakan pertemuan pembahasan finalisasi persiapan pelaksanaan kegiatan FPIC pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 di Kota Bogor.

Menurut Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pencapaian pelaksanaan program BioCF ISFL pada tahapan preparation di Provinsi Jambi meliputi: 1) Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : S.455/KEP.GUB/DISHUT-1/2018 tanggal 2 April 2018 tentang Pembentukan Tim Penyiapan BioCF ISFL Provinsi Jambi, 2) Surat Keputusan Gubernur Jambi, Nomor : 687/Kep.Gub/Bappeda-2.3/2020 tentang Pembentukan Komite Pengarah Teknis Provinsi, Sub Nasional Manajemen Proyek Provinsi dan Unit Pelaksanaan Teknis Program BioCF ISFL Provinsi Jambi, 3) keterlibatan peran multistakeholder untuk pencapaian penurunan emisi, dan 4) terintegrasikannya Program BioCF ISFL ke dalam RPJMD.

Dokumen-dokumen BioCF ISFL yang telah tersusun untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penurunan emisi, yaitu : 1) Dokumen Emissions and Removal estimates from AFOLU and the REL dan Forest Land cover changes di Jambi, 2) Dokumen pengembangan sistem Measurement Analysis and Reporting (MAR) dan Rencana Distribusi Manfaat, 3) Dokumen kajian bentuk manfaat dari program penurunan emisi, calon penerima manfaat, dan sistem distribusi/proporsi pembagian manfaat, 4) Dokumen Safeguards (SESA, ESMF, IPPF, RPF, FGRM) dan telah diposting di website KLHK dan World Bank, 5) Draft Emissions Reduction Project Document (ERPD) sebagai prasyarat dan pedoman pelaksanaan penurunan emisi di level yurisdiksi Provinsi Jambi pada tahap selanjutnya, sampai mendapatkan Result Based Payment yang maksimal sesuai dengan yang sudah tertulis di Letter of Intent, sebesar 14 juta ton CO2e.

Tantangan yang dihadapi dalam kegiatan BioCF ISFL Provinsi Jambi adalah implementasi sistem kelembagaan MAR, dokumen Benefit Sharing Mechanisme (BSM), mekanisme safeguards. Selain itu persiapan pelaksanaan Free, Prior and Informed Consent (FPIC) dan finalisasi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan menuju pada fase Result Based Payment. Oleh karena harus ada koordinasi secara intensif antara Pemerintah Pusat, Provinsi Jambi, LSM, Akademisi, sektor swasta, masyarakat dan seluruh stakeholder terkait di Provinsi Jambi.

Semoga Program BioCF ISFL dapat menjadi pembelajaran bagi provinsi lain. Dalam menyusun program penurunan emisi dan kelengkapan perangkat REDD+ untuk dapat mengimplementasikan REDD+ secara penuh.(mhd)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed