by

Hari Ini Diklat Fungsional PPUD Jenjang Ahli Utama Dibuka Secara Resmi Oleh Kepala Badan PSDM

JAKARTA,Indonesiaxpost.com- Pelaksanaan kegiatan Diklat Fungsional PPUPD Jenjang Ahli Utama dengan pola PNBP, yang diselenggarakan di Hotel Sparks, Jakarta Pusat, dibuka secara resmi oleh Kepala BPSDM Kemendagri, Dr. Drs.Teguh Setyabudi SH, M.Pd.

Pelaksanaan Diklat yang diselenggarakan
dengan metode klasikal atau tatap muka tersebut, diikuti oleh 25 orang peserta yang berasal dari Inspektorat Pemda dan juga dari Inspektorat Jenderal Kemendagri.

Sesuai jadwal yang telah ditentukan bahwa pelaksanaan Diklat itu, akan diselenggarakan selama 12 hari.

Yakni, mulai dari tanggal 29 Maret 2021 hingga selesai nanti pada tanggal 10 April 2021, dengan melibatkan Tim Tenaga Pengajar yang berasal dari Widyaiswara BPSDM dan ITJEN Kemendagri, Lembaga KPK, Biro Hukum dan kalangan Akademisi.

Disebutkan bahwa Diklat Fungsional PPUPD Jenjang Ahli Utama merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh pejabat fungsional PPUPD Ahli Madya yang akan naik jabatan ke jenjang Utama.

Hal tersebut disampaikan oleh Dr. Belly Isnaeni, SH, MH yang saat ini mengemban tugas selaku Plt. Kapus Pengembangan Kompetensi Fungsional & Teknis BPSDM Kemendagri.

Pada kata sambutannya Kepala BPSDM Kemendagri, Dr. Drs.Teguh Setyabudi, mengatakan bahwa, dalam rangka mewujudkan kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Menurut Teguh, Kemendagri akan terus fokus melakukan perannya dalam upaya melakukan pembinaan, pengawasan serta mengoordinasikan pelaksanaan Binwas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional.

“Selain itu tentu akan lebih fokus memberikan layanan pengawasan sebagai quality assurance dan advisory services terutama dalam mengoptimalisasikan pemanfaatan aset tahun-tahun sebelumnya, pengawalan program dan kegiatan strategis/prioritas pada tahun berjalan dan juga perencanaan dan penganggaran berbasis manajemen risiko untuk kegiatan tahun yang akan datang,” ujarnya.

Diterangkan lebih jauh oleh Dr.Teguh bahwa upaya optimalisasi tersebut, dilatarbelakangi oleh komitmen yang kuat dari Menteri Dalam Negeri terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip good governance dalam rangka mendukung pencapaian rencana strategis Kementerian Dalam Negeri untuk mewujudkan visi-misi Presiden.

“Dimana salah satu upaya pemerintah guna penguatan kelembagaan Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) di daerah adalah terbitnya PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas PP Nomor 18 Tahun Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,” katanya.

Penguatan APIP sebagaimana diatur dalam PP tersebut, antara lain terkait penambahan fungsi APIP dalam pencegahan korupsi dan pengawasan reformasi birokrasi, pola pelaporan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait indikasi kerugian disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP), pelaksanaan pemeriksaan berindikasi kerugian tanpa harus menunggu persetujuan kepala daerah, serta pemberhentian dan pengangkatan inspektur harus izin Menteri Dalam Negeri atau GWPP, imbuhnya.

“Di samping aspek kelembagaan, penguatan APIP juga dilakukan pada aspek penambahan jumlah SDM melalui inpassing Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) dan aspek kecukupan anggaran melalui kebijakan pengalokasian anggaran pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan setiap tahun,” jelas Dr. Drs.Teguh Setyabudi, M.Pd.

Dalan kata penutup sambutannya, Kepala BPSDM secara tegas mengingatkan kembali kepada seluruh peserta diklat, bahwa dalam upaya pengembangan kompetensi bagi pejabat fungsional PPUPD Ahli Utama tersebut, menurutnya, bukan saja untuk memenuhi salah satu persyaratan mendukuki jabatan fungsional PPUPD Ahli Utama semata.

“Tetapi yang sangat penting adalah untuk membentuk kompetensi saudara-saudara agar mampu mensinkronkan perencanaan pengawasan nasional dan daerah, mengelola risiko penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, menerapkan Coruption Risk Asessment (CRA) pada aspek kebijakan serta mengendalikan dan menjamin mutu pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagai suatu fungsi jabatan fungsional PPUPD Ahli Utama,” kata Dr. Teguh Setyabudi.

“Untuk itu, topik bahasan kertas kerja atau makalah yang Saudara-saudara susun dalam pelatihan ini supaya diarahkan kepada isu-isu tersebut,” tutupnya.
(Muhidin)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed